Network
MALUTRAYA. COM - Jelang perekrutan jajaran Ad hoc dalam rangka Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang dipimpin oleh Amru Arfa bersama jajaran melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus koordinasi terkait anggaran hibah Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dengan Walikota Tidore Capt. Ali Ibrahim, diruang kerjanya.
Wali Kota Tidore Capt. Ali Ibrahim dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungannya yang besar terhadap Bawaslu Kota Tidore pada proses pengawasan Pilkada 2024 di Kota Tidore Kepulauan," Anggaran hibah dari Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk Bawaslu pada Pilkada 2024 akan dicairkan bertahap,” tutur Ali Ibrahim.
Baca Juga: Dokter Jelaskan Sejumlah Dampak Sering Menahan Pipis
Ali Ibrahim menambahkan, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan akan mencairkan anggaran hibah untuk Bawaslu Kota Tidore dengan sistem pencairan bertahap yaitu, 40% dan 60%, dengan sistem ini kas keuangan daerah dapat berimbang.
Wali Kota Tidore dua periode ini juga memerintahkan Kepala BPKAD Tidore agar dalam waktu dekat segera koordinasikan terkait keuangan daerah ke Kemenkeu.
“Pemerintah Pusat membuka formasi pendaftaran PPPK di daerah, ada yang dikucurkan anggarannya melalui beberapa dinas terkait, ada juga yang tidak, dan itu dikembalikan menjadi tanggungjawab daerah, ini perlu dikoordinasikan, agar keuangan daerah tetap stabil, maka pencairan anggaran hibah dalam mendukung Pilkada 2024 akan bertahap,” imbuh Ali Ibrahim.
Baca Juga: Presiden Minta Waspadai Pola Baru Pencucian Uang Lewat Aset Kripto
Sementara, Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan Amru Arfa mengatakan, ini merupakan kunjungan silaturahmi karena baru saja berakhir suasana lebaran Idul Fitri, kunjungan ini juga sekaligus melakukan koordinasi ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terkait anggaran hibah untuk Bawaslu, karena proses pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah sudah mulai berlangsung sejak Februari 2024.
“Saat ini Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sedang fokus pada perekrutan jajaran Ad hoc, mengingat tahapan Pemilihan Kepala Daerah sudah berlangsung sejak Februari 2024, maka proses pengawasan juga akan berlangsung, apalagi saat ini satu per satu tahapan Pilkada sudah mulai berjalan, maka terkait anggaran ini juga harus dikoordinasikan secepatnya,” tutur Amru.
Baca Juga: Kemenkes Minta Masyarakat Lebih Waspada, Kasus DBD Meningkat
